The Single Best Strategy To Use For reformasi intelijen
The Single Best Strategy To Use For reformasi intelijen
Blog Article
Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.
Belum tercapainya stabilisasi politik memberikan kesempatan kepada elit politik untuk tidak menganggap masalah terorisme sebagai ancaman serius. Keempat adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia, bahkan cenderung tidak adil.[1]
Pada dinas intelijen dan dinas terkait lainnya, intelijen merupakan knowledge aktif, ditambah dengan proses dan hasil dari pengumpulan dan analisis info tersebut, yang terbentuk oleh jaringan yang kohesif.
Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor seventeen Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen.
[13] Another Model states the seventeen October incident [as the first open conflict among the army and civilian politicians] was triggered by a session with the Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
[31] Munir Explained Thalib is undoubtedly an idealistic human rights activist who defends victims of violations and is particularly ready to confront the armed forces and police to fight for the legal rights of those victims. Threats of murder and intimidation to force Munir to halt his pursuits while primary KontraS and Imparsial (The 2 strongest human rights advocacy organizations in Indonesia Established by him) are almost nothing new, like monitoring and makes an attempt to thwart his defense things to do carried out by factors of the security forces straight or indirectly.
(Strategic Intelligence Agency, BAIS) and constructed a world network by controlling protection attaches in Indonesia’s Embassies. With substantial funds aid and a robust network at your home and overseas, BAIS finally became the intelligence company that stood out and outperformed other companies.[23]
Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang dijalankan Kominda dalam https://suaramerdeka.biz/2025/03/23/reformasi-intelijen-indonesia-pengawasan-intelijen-yang-lebih-akuntabel-dan-independen/ mengatasi ATHG direncanakan dalam rapat koordniasi yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang membahas isu-isu strategis, termasuk permasalahan terorisme.[21]
Konflik yang terjadi di Poso adalah karena konflik antar elit politik yang mana para elit politik daerah memanfaatkan agama sebagai tameng dan kendaraan politik yang bertujuan mengamankan dan mencapai kepentingan politik dan ekonomi di wilayah Poso dengan cara memobilisasi mssa melalui hasutan isu agama dan etnis.[5]
’) or Twin-operate of Armed Forces of the Republic of Indonesia which was delivered in 1958 and later on adopted throughout the Soeharto administration. This concept is a means for ABRI never to be beneath civilian Regulate, but simultaneously never to dominate to ensure that it will become a military dictatorship. On 17 Oct 1952, Nasution [and Typical Simatupang] mobilized their troops to encircle the Presidential palace to protest civilian interference in armed forces affairs, and aimed the cannon muzzle at the palace.
Because the start with the 1998 reforms, the force from civil society to execute intelligence reform was not robust plenty of. Aside from the structural political improve for instance democratic elections and amendments or cancellation of articles or blog posts in the constitution and authoritarian laws, the key stability sector concerns were only marginally dealt with.
Biasanya personel intelijen dibekali kemampuan lebih atau dapat dikatakan, orang yang menjadi intelijen ialah orang-orang pilihan terbaik. Kebanyakan mereka berkamuflase lebih hebat sehingga sangat sulit dan bahkan tak terlihat ketika berbaur dengan masyarakat sipil atau berbaur dengan pihak musuh, karena mereka memegang prinsip 1 thousand contain, artinya personel intelijen tersebut memiliki a thousand identitas, yang mana menutupi identitas asli personel intelijen tersebut.
tersirat etika utilitarianisme yang menilai baik-buruk tindakan berdasarkan manfaat pada sebanyak mungkin orang. Praktik penahanan, penyadapan, bahkan penghilangan nyawa musuh tidak bernilai pada dirinya, melainkan bernilai sejauh untuk mampu melindungi nyawa warga sipil dari ancaman serangan bom bunuh diri.
Rodon mengungkapkan, “Lembaga BIN saat ini semakin akademis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.”